JaBiro Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua tahun 2021 tumbuh 7,07% (yoy). Banyak pihak yang kebakaran jenggot atas laporan BPS ini bahkan ada yang menuduh bahwa BPS melakukan manipulasi data. Di tengah wabah covid di Indonesia yang saat ini masih belum bisa sepenuhnya terkendali, banyak orang yang menyangsikan data yang dirilis oleh BPS. Apa yang salah dengan data BPS? Tulisan ini akan mencoba mengupaskan berdasarkan data, bukan asumsi dan persepsi semata.

Pertama, yang dilaporkan BPS adalah data pertumbuhan ekonomi (GDP) Indonesia kuartal kedua, yang artinya periode bulan April sampai Juni 2021 yang dibandingkan dengan data kuartal kedua tahun 2020. Data pandemi covid di Indonesia menunjukkan bahwa pada periode waktu tersebut (April - Juni 2021), pemerintah praktis mampu mengendalikan jumlah angka positif harian di kisaran 5.000 kasus per hari, setelah mencapai puncak sebelumnya di bulan Januari dan Februari akibat liburan nataru (Natal dan Tahun Baru) serta tahun baru Imlek. Ekonomi dan bisnis pun sudah mulai menggeliat, walau terpaksa harus hidup berdampingan dengan covid-19. Melonjaknya kasus covid-19 dengan munculnya varian delta, baru dimulai di akhir bulan Juni dan mencapai puncaknya di pertengahan bulan Juli. Pemerintah kemudian menginjak rem darurat dan menerapkan PPKM Darurat mulai tanggal 3 Juli 2021 dan masih diperpanjang sampai sekarang dengan nama yang berbeda. 

​

Kedua, angka pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07% (yoy) adalah angka pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2021 yang dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2020. Data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2020 adalah memang mengalami kontraksi sebesar - 5,32% (yoy) dan - 4,19% (q-to-q), karena di periode tersebut (April – Juni 2020) pertama kalinya Indonesia menerapkan PSBB akibat merebaknya wabah covid-19 yang dimulai di bulan Maret 2020. Jadi tidak ada yang aneh kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua 2021 bisa mencapai sebesar 7,07% (yoy). Sektor transportasi dan pergudangan, Akomodasi dan makan minum, serta Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial yang mengalami pertumbuhan sangat tinggi di kuartal kedua tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. 

Banyak pihak yang tidak suka dengan prestasi pemerintah dan mempertanyakan mengapa mesti dibandingkan dengan kuartal kedua tahun lalu. Bahkan ada yang mempertanyakan mengapa tidak sekalian dibandingkan dengan jaman Pithecanthropus Erectus atau jaman Nabi Nuh biar kelihatan lebih tinggi. Pertanyaan konyol seperti ini sebenarnya tidak perlu dijawab karena jelas didasarkan atas ketidak-tahuan dan kemungkinan bertujuan mendelegitimasi prestasi pemerintah. Sudah wajar bahwa pertumbuhan ekonomi tiap kuartal memang dibandingkan juga dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya (yoy), untuk melihat faktor seasonal yang memang polanya berulang setiap tahun. Ini bukan hanya dilakukan oleh BPS dan Indonesia, tetapi juga praktek yang wajar di semua negara, termasuk di dunia bisnis. 

Ketiga, pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2021 yang positif 7,07% (yoy) berarti Indonesia keluar dari jebakan resesi berkepanjangan. Angka ini meruntuhkan semua narasi yang dibangun oleh orang-orang yang senang menghujat pemerintah selama ini. Pemerintah yang dianggap gagal dalam mengelola pandemi dan ekonomi, ternyata mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif, bahkan angkanya cukup fantastis. Apalagi saat ini dibarengi dengan keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka positif covid-19 secara cukup signifikan melalui pemberlakuan PPKM Darurat dan percepatan vaksinasi masal. 

​

Keempat, lembaga-lembaga internasional yang kredibel juga sebenarnya sudah memperkirakan bahwa dalam kuartal kedua tahun 2021 Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Reuters adalah salah satu contohnya. Mereka memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 6,5% (yoy) dan 2,94% (q-to-q) pada kuartal kedua tahun 2021. 

​

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang salah dengan BPS dan tidak ada manipulasi data yang dilakukan oleh BPS. Semuanya wajar dan masuk akal. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pertumbuhan ekonomi ini bersifat sustainable? Saya memperkirakan bahwa kuartal ketiga tahun 2021 Indonesia bisa kembali mengalami pertumbuhan yang negatif akibat pemberlakuan PPKM Darurat yang berkepanjangan. Kebijakan ini memang dilematis, walaupun merupakan pilihan terbaik yang bisa dilakukan pemerintah. Mari kita tetap mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menanggulangi pandemi covid-19 dan pertumbuhan ekonomi, agar Indonesia segera bisa keluar sebagai pemenang. 

​

Perspektif Harris Turino